Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), lima provinsi terbaik yang menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Kelima provinsi tersebut yakni, Bali, Jawa Barat, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Kami laporkan juga kepada Bapak Presiden, kerja keras para menteri pengarah aksi nasional pencegahan nasional, pemberantasan korupsi, strategi nasional pencegahan korupsi dengan bimbingan para menteri pengarah ada lima provinsi yang mencapai nilai tertinggi," kata Firli dalam sambutannya.

Sementara, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutan secara virtual dari istana kepresidenan Bogor. Dia mengingatkan kepada aparat penegak hukum (APH) agar tidak memanfaatkan celah hukum yang tidak sinkron untuk memeras pengusaha.

Momentum krisis di masa pendemi, adalah momentum yg tetap memperbaiki sistem langkah cepat dan tepat serta transparansi harus berjalan dan saling menguatkan.

"Hal ini memang tidak mudah, tetapi tantangan yang harus dipecahkan, harus merumuskan langkah konkret dari waktu ke waktu,"

"Ini saya sudah sampaikan berkali-kali jangan pernah memanfaatkan hukum yang tidak sinkron ini, yang belum sinkron ini untuk menakut-nakuti eksekutif, untuk menakut-nakuti pengusaha dan masyarakat," kata Jokowi.

Penyalahgunaan regulasi untuk menakut-nakuti dan memeras masyarakat, pejabat, serta pengusaha menurut Presiden membahayakan pembangunan nasional.

Agenda pembangunan menjadi lamban karena adanya ketakutan bermasalah secara hukum. Presiden mengatakan aparat yang melakukan pemerasan kepada pengusaha dan masyarakat dengan memanfaatkan tumpah tindihnya regulasi adalah musuh negara.

"Saya tidak akan memberikan toleransi kepada siapapun yang melakukan pelanggaran ini," katanya.(*)